LANDASAN HISTORIS KEPENDIDIKAN DI
INDONESIA
Sejarah atau history keadaan
masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh
konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang
mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk
dan sebagainya (Pidarta, 2007: 109).
Informasi-informasi di atas merupakan
warisan generasi terdahulu kepada generasi muda yang tidak ternilai harganya.
Generasi muda dapat belajar dari informasi-informasi ini terutama tentang
kejadian-kejadian masa lampau dan memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan
diri mereka. Sejarah telah memberi penerangan, contoh, dan teladan bagi mereka
dan semuanya ini diharapkan akan dapat meningkatkan peradaban manusia itu
sendiri di masa kini dan masa yang akan datang.
Misalnya, Indonesia dan negara-negara
lainnya pada tahap awal perkembangan ekonomi mereka telah mengembangkan sistem
pendidikan yang baik dan berdasarkan kebudayaan tradisional. Pada masa
kolonial, sistem pendidikan berkembang dengan berdasar pada sistem pendidikan sebelumnya
ini. Pada masa modern seperti sekarang, sistem pendidikan yang berlaku juga
berdasarkan pengembangan dari sistem pendidikan kolonial (Williams, 1977: 17).
Dengan kata lain, tinjauan landasan
sejarah atau historis Pendidikan Nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa
lalu atau pandangan retrospektif (Buchori, 1995: vii). Pandangan ini melahirkan
studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia
yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau.
Perjalanan sejarah pendidikan di tanah
air yang sangat panjang, bahkan semenjak jauh sebelum kita menacapai
kemerdekaan pada tahun 1945, baik sebagai aktivitas intelektualisasi dan budaya
maupun sebagai alat perjuangan politik untuk membebaskan bangsa dari belenggu
kolonialisme, telah diwarnai oleh bermacam-macam corak (Sigit, 1992: xi) .
Menjelang 64 tahun Indonesia merdeka, dengan system politik sebagai penjabaran
demokrasi Pancasila di Era Reformasi ini yang telah mewujudkan pola Pendidikan
Nasional seperti sekarang, kita mulai dapat melihat dengan ke arah mana
partisipasi masyarakat dalam ikut serta menyelenggarakan pendidikan itu. Semua
corak tersebut memiliki pandangan atau dasar pemikiran yang hampir sama tentang
pendidikan; pendidikan diarahkan pada optimasi upaya pendidikan sebagai bagian
integral dari proses pembangunan bangsa.
Di samping itu, pendidikan memiliki
peranan strategis menyiapkam generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan.
Pendidikan dijadikan sebagai institusi utama dalam upaya pembentuk sumber daya
manusia (SDM) berkualitas yang diharapkan suatu bangsa. Apalagi kini semakin
dirasakan bahwa SDM Indonesia masih lemah dalam hal daya saing (kemampuan
kompetisi) dan daya sanding (kemampuan kerja sama) dengan bangsa lain di dunia
(Anzizhan, 2004: 1).
Dengan demikian, setiap bidang kegiatan
yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana
keadaan bidang tersebut pada masa yang lampau (Pidarta, 2007: 110). Demikian
juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan
pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa.
8. Zaman ‘Orde Baru’
Orde Baru dimulai setelah penumpasan
G-30S pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen. Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi dari
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama yaitu dengan menetapkan
pendidikan agama menjadi mata pelajaran dari sekolah dasar sampai dengan
perguruan tinggi.
Menurut Orde Baru, pendidikan adalah
usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan
di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam
lingkungan rumahtangga, sekolah dan masyarakat(Ibid.: 422, 433). Pendidikan
pada masa memungkinkan adanya penghayatan dan pengamalam Pancasila secara
meluas di masyarakat, tidak hanya di dalam sekolah sebagai mata pelajaran di
setiap jenjang pendidikan (ibid.: 434).
Di samping itu, dikembangkan
kebijakan link and match di bidang pendidikan. Konsep keterkaitan dan
kepadanan ini dijadikan strategi operasional dalam meningkatkan relevansi
pendidikan dengan kebutuhan pasar (Pidarta, 2008: 137-38). Inovasi-inovasi
pendidikan juga dilakukan untuk mencapai sasaran pendidikan yang diinginkan.
Sistem pendidikannya adalah sentralisasi dengan berpusat pada pemerintah pusat.
Namun demikian, dalam dunia pendidikan
pada masa ini masih memiliki beberapa kesenjangan. Buchori dalam Pidarta (2008:
138-39) mengemukakan beberapa kesenjangan, yaitu (1) kesenjangan okupasional
(antara pendidikan dan dunia kerja), (2) kesenjangan akademik (pengetahuan yang
diperoleh di sekolah kurang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari), (3)
kesenjangan kultural (pendidikan masih banyak menekankan pada pengetahuan
klasik dan humaniora yang tidak bersumber dari kemajuan ilmu dan teknologi),
dan (4) kesenjangan temporal (kesenjangan antara wawasan yang dimiliki dengan
wawasan dunia terkini).
Namun demikian keberhasilan pembangunan
yang menonjol pada zaman ini adalah (1) kesadaran beragama dan kenagsaan
meningkat dengan pesat, (2) persatuan dan kesatuan bangsa tetap terkendali,
pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat (Pidarta, 2008: 141).
G. Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka : Zaman Perkembangan Orde Baru
a.Perkembangan Pendidikan Nasional
Indonesia Tahun 1966-1969 ( Zaman Awal Orde Baru atau Transisi)
1.Tujuan dan Dasar Pendidikan
Haluan penyelenggaraan pendidikan
dikoreksi melalui Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan
Kebudayaan, yang memuat:
Dasar pendidikan adalah falsafah negara
Pancasila (Pasal 2)
Tujuan pendidikan adalah membentuk
manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti dikehedaki
oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945.
(Pasal 3)
2.Sistem Persekolahan dan Jenis
Persekolahan
Jenis dan struktur persekolahan masih
mengikuti struktur lama berdasar UU No. 12 Tahun 1954 dan UU No. 22 Tahun 1961.
di Masa ini hanya penyempurnaan kurikulum pendidikan sekolah :
1. Kurikulum SD
2. Kurikulum SMP
3. Kurikulum SMA
4. Kurikulum SMK
b.Perkembangan Pendidikan Nasional
Indonesia Pada Masa Pembangunan Jangka Panjang I (Tahun 1969/1970-1933/1944)
1.Tujuan dan Dasar Pendidikan
1. Tap MPR-RI No IV/MPR/1973
Pendidikan hakikatnya adalah usaha sadar
untuk mengembangkan keprbadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar
sekolah dan berlangsung seumur hidup.
2. Tap MPR-RI No II/MPR/1978
Pendidikan nasional berdasarkan atas
Pancasila
3. Tap MPR-RI No IV/MPR/1983
Pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa,
kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memeprkuat kepribadian
dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
4. Tap MPR-RI No II/MPR/1998
Pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia, yaitu
manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti
luhur, berkeprinadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab,
mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.
5. Undang-Undang No 2 Tahun 1989
- Pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 2)
- Pendidikan Nasional bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
2.Sistem persekolahan
1. Pendidikan Dasar mencakup SD dan SLTP
2. Pendidikan Menengah mencakup SMU dan
SMK
3. Pendidikan Tinggi mencakup Program
Pendidikan Akademik dan Program Pendidikan Profesional
G. Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka : Zaman Perkembangan Orde Baru
a.Perkembangan Pendidikan Nasional
Indonesia Tahun 1966-1969 ( Zaman Awal Orde Baru atau Transisi)
1.Tujuan dan Dasar Pendidikan
Haluan penyelenggaraan pendidikan
dikoreksi melalui Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan
Kebudayaan, yang memuat:
Dasar pendidikan adalah falsafah negara
Pancasila (Pasal 2)
Tujuan pendidikan adalah membentuk
manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti dikehedaki
oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945.
(Pasal 3)
2.Sistem Persekolahan dan Jenis
Persekolahan
Jenis dan struktur persekolahan masih
mengikuti struktur lama berdasar UU No. 12 Tahun 1954 dan UU No. 22 Tahun 1961.
di Masa ini hanya penyempurnaan kurikulum pendidikan sekolah :
1. Kurikulum SD
2. Kurikulum SMP
3. Kurikulum SMA
4. Kurikulum SMK
b.Perkembangan Pendidikan Nasional
Indonesia Pada Masa Pembangunan Jangka Panjang I (Tahun 1969/1970-1933/1944)
1.Tujuan dan Dasar Pendidikan
1. Tap MPR-RI No IV/MPR/1973
Pendidikan hakikatnya adalah usaha sadar
untuk mengembangkan keprbadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar
sekolah dan berlangsung seumur hidup.
2. Tap MPR-RI No II/MPR/1978
Pendidikan nasional berdasarkan atas
Pancasila
3. Tap MPR-RI No IV/MPR/1983
Pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa,
kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memeprkuat kepribadian
dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
4. Tap MPR-RI No II/MPR/1998
Pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia, yaitu
manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti
luhur, berkeprinadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab,
mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.
5. Undang-Undang No 2 Tahun 1989
- Pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 2)
- Pendidikan Nasional bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
2.Sistem persekolahan
1. Pendidikan Dasar mencakup SD dan SLTP
2. Pendidikan Menengah mencakup SMU dan
SMK
3. Pendidikan Tinggi mencakup Program
Pendidikan Akademik dan Program Pendidikan Profesional
Pada masa ini pembangunan dilaksanakan
serentak di berbagai bidang, baik spiritual maupun material. Di bidang
pendidikan dikembangkan link and match yaitu konsep keterkaitan dan kepadanan
yang dijadikan strategi operasioanl dalam meningkatkan relevansi pendidikan.
Link berarti pendidikan memiliki kaitan fungsional dengan kebutuhan pasar,
sedangkan match berarti lulusan yang mampu memenuhi tuntutan para pemakai.
Di samping kebijakan di atas beberapa inovasi pendidikan juga sudah dilakukan diantaranya PPSP yaitu mencobakan relajar dengan modul, SD pamong , SD Inpres, dll. Pembangunan di bidang pendidikan masih banyak menghadapi hambatan karena dinilai baru berhasil secara kuantitatif tetapi tidak dari segi kualitatif. Bisa dilihat dari munculnya kenakalan remaja, maraknya kolusi di berbagai kalangan, dan tingginya tingkat korupsi. Keberhasilan di bidang pendidikan yang terlihat menonjol yaitu: tingginya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama, persatuan dan kesatuan bangsa tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
Di samping kebijakan di atas beberapa inovasi pendidikan juga sudah dilakukan diantaranya PPSP yaitu mencobakan relajar dengan modul, SD pamong , SD Inpres, dll. Pembangunan di bidang pendidikan masih banyak menghadapi hambatan karena dinilai baru berhasil secara kuantitatif tetapi tidak dari segi kualitatif. Bisa dilihat dari munculnya kenakalan remaja, maraknya kolusi di berbagai kalangan, dan tingginya tingkat korupsi. Keberhasilan di bidang pendidikan yang terlihat menonjol yaitu: tingginya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama, persatuan dan kesatuan bangsa tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar